Pemerintah menargetkan Program Sejuta Rumah sebanyak 5 juta unit untuk periode 2015-2019. Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015, secara bertahap capaian Program Sejuta Rumah terus meningkat dari 904.758 unit pada 2015 menjadi 1.132.621 juta unit pada 2018.
Secara keseluruhan selama kurun waktu 2015-2018, telah terbangun 3.542.318 unit rumah dengan komposisi 70% rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 30% rumah non MBR.
Tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan capaian Program Sejuta Rumah lebih tinggi dibanding 2018, yakni sebanyak 1,25 juta rumah.
IKLAN INFOBRAND.ID
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi A. Hamid menjelaskan, capaian Program Sejuta Rumah status per 5 Agustus 2019 mencapai angka 735.547 unit.
“Jadi target 2019 adalah mengejar selisih dari total akumulatif menjadi 5 juta unit. Kita bisa capai kurang lebih 4,79 juta atau 94% dari total target. Jadi kurangnya tidak terlalu banyak,” katanya pada laman resmi, Jumat (9/8).
Dia menyebut juga menyebut bahwa sektor perumahan memberikan andil yang cukup besar dalam menggerakan roda perekonomian secara makro.
“Program Sejuta Rumah masih relevan untuk dilanjutkan pada periode 2020-2024 karena mempunya efek domino terhadap perekonomian,” ujarnya.
Khalawi memberikan catatan, tingginya angka backlog perumahan yang mencapai 7,6 juta unit diperparah oleh kebutuhan rumah baru yang mencapai 500.000-700.000 unit pertahun. Untuk itu, tingginya tingkat kebutuhan hunian harus dipenuhi melalui kerjasama seluruh stakeholder, terobosan, dan inovasi guna memperkuat program tersebut.
IKLAN INFOBRAND.ID
“Jadi masalah perumahan ini sangat komplek. Oleh karena itu dengan Program Sejuta Rumah bertujuan menggerakkan seluruh stakeholder di bidang perumahan baik Pemerintah Pusat, swasta, dan masyarakat bersama-sama untuk membangun rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah [MBR]. Dengan tingginya kebutuhan rumah tersebut, kedepan perlu ada penguatan dan inovasi Program Sejuta Rumah,” tuturnya.
Kedepan, sambung Khalawi, ketersediaan lahan merupakan tantangan utama yang harus segera diselesaikan. Salah satu cara yang telah dilakukan adalah pembangunan rusun dekat dengan stasiun kereta atau Transit Oriented Development (TOD) dan rusun dengan kombinasi pasar seperi Rusun Pasar Rumput setinggi 25 lantai berjumlah tiga tower.
“Sebagai contoh rusun TOD Rawa Buntu dari 6 tower dibangun, 4 tower komersial dan 2 tower untuk MBR. Sementara model Rusun Pasar Rumput, adalah terobosan dimana sebelumnya tanah digunakan hanya untuk pasar, sekarang pasar dengan hunian. Mereka yang berjualan tidak perlu pulang jauh, bisa tinggal di rusun,” jelas Khalawi.
Pembentukan bank lahan juga bisa menjadi opsi agar Pemerintah memiliki lahan untuk pembangunan rumah terjangkau.
Dari segi regulasi perlu terus didorong untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan. Inovasi dalam pembiayaan perumahan diperlukan seperti skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Perumahan (BP2BT) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) serta Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) perumahan yang dikembangkan Kementerian PUPR.
IKLAN INFOBRAND.ID
“Kementerian PUPR juga terus memperluas jangkauan MBR melalui penyediaan rumah berbasis komunitas, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri," ujarnya.
Selain itu langkah penguatan Program Sejuta Rumah ke depan adalah penetapan zona permukiman MBR yang sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), perluasan fasilitas pembiayaan dan penghapusan PPN dan penetapan batasan harga jual rumah subsidi dan revisi Kepmen Kimpraswil 403/KPTS/M/2002 yang berkaitan dengan upaya Kementerian PUPR dalam menjaga kualitas rumah MBR.
