INFOBRAND.ID, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menyatakan, hingga Agustus 2023, sebanyak 22,81 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melakukan on-boarding atau digitalisasi ke platform dalam jaringan atau daring (online).
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah mendekati target digitalisasi 30 juta UMKM di Indonesia pada 2024.
“Sering kami sampaikan, ini 30 juta target kita. Hari ini 22,81 juta UMKM telah on-boarding,” kata Teten di Jakarta, kemarin.
IKLAN INFOBRAND.ID
Selain mendorong UMKM untuk terhubung ke platform digital, kata Teten lagi, Kementerian Koperasi dan UKM menyoroti pentingnya kehadiran platform digital dengan skala lokal yang membidik pasar per wilayah atau daerah.
"Platform digital dengan skala lokal akan lebih relevan untuk UMKM, terutama untuk usaha yang berskala mikro," ujarnya.
Menurut dia lagi, apabila usaha masyarakat yang berskala mikro terhubung ke platform digital berskala nasional, maka usaha tersebut akan kesulitan untuk bertahan karena produksinya yang kecil.
“Kami ingin ada platform-platform lokal. Ada skala lokal,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, digitalisasi UMKM merupakan salah satu dari delapan capaian program prioritas Kemenkop UKM pada 2023.
IKLAN INFOBRAND.ID
Sementara sejumlah capaian lainnya adalah realisasi kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp149,9 triliun, mendata 9,08 juta UMKM berdasarkan nama dan alamat, serta membangun pabrik minyak makan merah di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Kemenkop UKM juga berhasil menyalurkan dana bergulir sebesar Rp1,03 triliun ke koperasi dan UMKM, memperluas kemitraan UMKM dengan perusahaan di BUMN maupun swasta, menjalankan lima pilot project atau proyek pendahuluan subsidi solar untuk para nelayan, serta mengefektifkan 40 persen belanja pengadaan barang/jasa pemerintah.
"Kemenkop merealisasikan 50,76 persen dari anggaran Kemenkop UKM untuk 2023, dengan nominal sebesar Rp1,32 triliun setelah dikurangi automatic adjustment (AA)," paparnya.
Automatic adjustment sendiri, lanjutnya, merupakan kebijakan pencadangan belanja kementerian/lembaga diblokir sementara yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sementara itu, untuk mempercepat serapan anggaran 2023, Teten mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal program prioritas dengan alokasi anggaran yang cukup besar, seperti pendataan UMKM, pengadaan rumah produksi bersama, dan rumah kemasan.
